Tindak Pidana Korupsi

Jenis-Jenis/Bentuk Korupsi

1.      Kerugian Keuangan Negara

Ø  Pasal 2: Orang yang tidak punya jabatan, hukuman denda minimal 100 juta dan maksimal 1 milyar

Ø  Pasal 3: Punya jabatan, hukuman minimal 50 juta dan maksimal 1 milyar

2.      Suap Menyuap

Ø  Pasal 5, ayt (1), hurup a: berbuat atau tidak berbuat

Ø  Pasal 5, ayt (1), hurup b: karena melanggar tugasnya sebagai pegawai

Ø  Pasal 13: orang biasa yang memberi kepada pegawai dan mengingat jabtannya

Ø  Pasal 5, ayat (2)

Ø  Pasal 12, hurup a

Ø  Pasal 12, hurup b

Ø  Pasal 11

Ø  Pasal 6, ayat (1), hurup a

Ø  Pasal 6, ayat (1), hurup b

Ø  Pasal 6, ayat (2)

Ø  Pasal 12, hurup c

Ø  Pasal 12, hurup d

3.      Penggelapan Dalam Jabatan

Ø  Pasal 8

Ø  Pasal 9

Ø  Pasal 10, hurup a

Ø  Pasal 10, hurup b

4.      Pemrasan

Ø  Pasal 12, hurup e

Ø  Pasal 12, hurup f

Ø  Pasal 12, hurup g

5.      Perbuatan Curang

Ø  Pasal 7, ayat (1), hurup a

Ø  Pasal 7, ayat (1), hurup b

Ø  Pasal 7, ayat (1), hurup c

Ø  Pasal 7, ayat (1), hurup d

Ø  Pasal 7, ayat (2)

Ø  Pasal 12, hurup h

6.      Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Ø  Pasal 12, hurup i

7.      Gratifikasi

Ø  Pasal 12, hurup b dan Pasal 12, hurup c

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

UU NO. 4 TAHUN 2009

Hari anti korupsi: 9 desember

Ketua KPK sekarang: Abraham Samad

Jumlah anggota KPK: 5 orang

Masa jabtannya : 4 tahun

Tugas Dan Wewenang

Tugas

1.      Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tipikor

2.      Supervisi terhadap instansi

3.      Melakkukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap Tipikor

4.      Melakukan tindakan-tindakan Tipikor

5.      Melakukan monitor teerhadap penyelenggaraan pemerintah negara

Wewenang

1.      Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap Tipikor

2.      Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan Tipikor

3.      Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan Tipikor

4.      Melaksankan denagr pendapat/pertemuan denag instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tipikor

5.      Meminta laporan instansi mengenai pencegahan tipikor

Perbedaan

KPK:

-          Tidak boleh mengeluarkan SP3 (Surat Pemberhentian Pemeriksaan Perkara)

-          Biaya 1 M ke atas

-          Penyidikan dan Penyelidikan

Kejaksaan & Kepolisian:

-          Boleh mengeluarkan SP3 (Surat Pemberhentian Pemeriksaan Perkara)

-          Biaya 1 M ke bawah

-          Penyidikan dan Penyelidikan

UU no. 30 Tahun 2002 Pasal 53: Dengan UU ini dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan merintis tindak pidana korupsi  yang penuntutannya oleh KPK. ( asal ini telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, yang diganti dengan UU no. 46 Tahun 2009 dialihkan ke Pengadilan Negeri.

Jenis-jenis Pengadilan, Tingkat I disetiap Kabupaten Kota

-          Pengadilan Negeri: Tugasnya, Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara Korupsi

-          Pengadilan Agama: Tugasnya, Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan PerkaraPerdata Orang Islam

-          Pengadilan Tata Usaha, Tugasnya Negara

-          Pengadilan Militer

-          Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Jenis-jenis Pengadilan, Tingkat II disetiap Provinsi

-          Pengadilan Tingkat Negeri

-          Pengadilan Tingkat Agama                                                     MA

-          Pengadilan Tingkat Tata Usaha Negara

-          Pengadilan Tingkat Militer

Pengadilan dibawah PN

Pengadilan TIPIKOR            Pengadilan Anak         HAM               PHI                 Teroris

FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

Menciptakan Hukum Yang Baik

A.    Materi Hukum ( Asas Legalitas )

Materi Hukkum:

·         UU no. 20/1999

·         UU no. 30/2002

·         UU no. 49/2009

·         UU Penyelenggara pemerintah yang baik

·         KEPRES

Materi Hukum diatas dibentuk oleh DPR (produk PARPOL) bersama presiden yang bertujuan untuk:

-          Pembuktian Terbalik

-          Melindungi Pejabat

B.     Aparat Hukum

Kepolisian                   Kejaksaan                    Aparat lain, seperti pengacara, hakim

Tujuan Aparat Hukum adalah untuk menciptakan kesejahtraan aparat penegak hukum

C.     Fasilitas Hukum (FH)

Fasilitas hukum kita belum ada di luar negeri, contohnya di Singapura. Para koruptor lari ke sana karena ekstansi hukum kita belum ada. Jadi unutk mencarinya hanya bisa dengan meminta bantuan kepada kepolisian internasional

D.    Budaya Hukum (budaya hukum masyarakat)

PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN

(UU No. 28 Tahun 1999)

Asas Umum Penyelenggaraan Negara

1.      Asas Kepastian Hukum: apapun yang diperbuat penyelenggara negara harus berdasarkan hukum

2.      Asas Tertib Penyelenggaraan Negara: semua administrasi negara harus tertib, penyaluran anggaran negara harus sesuai UU

3.      Asas Kepentingan Umum: apapun yang dilakukan pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum

4.      Asas Keterbukaan: yaitu keterbukaan informasi dari suatu tatanan kepemerintahan

5.      Asas Proporsionalitas: penempatan segala sesuatunya harus pas pada tempat yang seharusnya

6.      Asas profesionalitas: siapapun yang menjadi penyelenggara negara harus memiliki keteampilan, keahlian dan mampu melaksanakan tugasnya

7.      Asas Akuntabilitas: dapat diuji pertanggung jawabannya

8.      Asas Efektif dan Efesien: pandai memanage waktu, keadaan dan lokasi

Kewajiban Penyelenggara Negara

1.      Mengucapkan sumpah/janji sebelum menjabat

2.      Bersedia diperiksa kekayaannya , sebelum, selama dan setelah menjabat

3.      Melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat

4.      Tidak korupsi, kolusi dan nepotisme

5.      Tidak membeda-bedakan ras, suku, agama dan golongan

6.      Melaksanakan tugas secara beertanggung jawab

7.      Bersedia menjadi saksi

Hak Penyelenggara Negara

1.      Menerima gaji, tunjangan dan fasilitas

2.      Menggunakan hak jawab atas teguran dan kritik

3.      Menyampaikan pendapat dimuka umum

4.      Hak lainnya

Penyelenggara negara ada 3, yaitu:

1.      Eksekutif

a.       Presiden sampai Lurah

b.      KPU

c.       BPK

2.      Legislatif

a.       DPR

b.      MPR

c.       DPD

3.      Yudikatif

a.       MA

MK